Jurnal Standar Akuntansi Hibah Langsung Pada Satuan Kerja Di Kementerian/Lembaga

Dibuat: Kamis, 30 April 2015 08:39

Ditulis oleh Pusdiklat AP

Oleh: Setyawan Dwi Antoro

Widyaiswara Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

  

Abstraksi

Jurnal standar akuntansi berbasis akrual untuk transaksi-transaksi terkait hibah pada instansi pemerintah pusat diatur dalam PMK 271/PMK.05/2014. Di tingkat satuan kerja, jurnal standar dalam PMK No. 271/PMK.05/2014 tersebut akan digunakan ketika sistem akuntansinya telah terintegrasi dengan SPAN, yang dirancang dengan nama SAKTI. Sebelum SAKTI dapat dijalankan, satuan kerja menggunakan SAIBA. Jurnal standar akrual pada SAIBA, pada dasarnya masih berbasiskan cash toward accrual (CTA) dengan modifikasi tertentu. Artikel ini mengupas perbedaan jurnal standar akuntansi untuk transaksi-transaksi hibah langsung oleh satuan kerja di Kementerian/Lembaga menurut SAKTI dan SAIBA.

Kata kunci: jurnal standar, hibah langsung, akuntansi akrual hibah langsung.

Pendahuluan

Pada artikel terdahulu yang berjudul “Akuntansi Akrual untuk Penerimaan Hibah Langsung oleh Satuan Kerja Pada Kementerian/Lembaga”, penulis telah membahas bagaimana prosedur akuntansi akrual dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan atas hibah pada satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Salah satu hal yang ditetapkan dalam sebuah sistem akuntansi adalah suatu jurnal standar. Jurnal standar tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan panduan satuan kerja dalam mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan peneriimaan hibah langsung.

 Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan basis akrual dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan dimulai paling lambat tahun 2015. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan serangkaian paket Peraturan Menteri Keuangan dalam rangka penerapan basis akuntansi akrual tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (disingkat SIKUBAH). Peraturan ini mengatur mengenai sistem akuntansi atas penerimaan hibah dan penggunaanya, serta belanja/beban hibah, baik bagi Bendahara Umum Negara (BUN) maupun Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam peraturan tersebut juga memberikan jurnal standar akuntansi sebagai panduan memperlakukan transaksi-transaksi hibah.

Pembahasan dalam artikel ini dibatasi pada jurnal standar yang berlaku untuk satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Seperti diketahui, penerapan akuntansi akrual di instansi Kementerian/Lembaga (atau disebut Sistem Akuntansi Instansi) akan difasilitasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI. SAKTI dirancang sebagai sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi di tingkat Bendahara Umum Negara, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).  Namun demikian, sebelum SAKTI dapat dijalankan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual atau SAIBA, yang merupakan modifikasi dari SAKPA yang telah dijalankan selama ini. Penggunaan SAIBA diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Jurnal standar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH) pada dasarnya diterapkan ketika SAKTI telah dijalankan. Sementara itu, SAIBA menggunakan jurnal standar yang berbeda, yang pencatatan transaksinya masih berbasiskan cash toward accrual (CTA), namun dilakukan penyesuaian-penyesuaian di akhir periode. Artikel ini mengupas perbedaan jurnal standar akuntansi atas hibah langsung pada satuan kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 (menggunakan aplikasi SAKTI) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 (menggunakan aplikasi SAIBA).

Pengertian Jurnal Standar

Jurnal merupakan pencatatan pertama yang dibuat dalam akuntansi atas transaksi keuangan yang dilakukan entitas. Sebagai pencatatan pertama, jurnal mempunyai fungsi yang sangat vital atas ketepatan penyajian laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa jika terjadi kesalahan dalam membuat jurnal akuntansi, maka laporan keuangan juga disajikan secara salah. Oleh karenanya, jurnal standar dalam sebuah sistem akuntansi perlu ditetapkan agar dijadikan pedoman dalam memperlakukan transaksi keuangan sebuah entitas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat, jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Jurnal standar yang ditetapkan dalam PMK tersebut, mencakup jurnal standar anggaran, saldo awal, komitmen, realisasi, penyesuaian, pengembalian, dan penutup atas transaksi-transaksi keuangan di instansi pemerintah. Untuk transaksi-transaksi keuangan terkait hibah, diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014.

Jurnal Standar atas Hibah Langsung pada Satker di K/L

1. 1.Jurnal standar anggaran hibah langsung

Karena pendapatan hibah dibukukan oleh BUN, maka dalam DIPA Satker tidak terdapat estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan, sehingga Satker tidak mencatat jurnal anggaran (DIPA) atas pendapatan hibah langsung yang akan diterimanya.

Yang dilakukan Satker adalah mencatat DIPA Revisi terkait penyesuaian Allotment Belanja untuk belanja yang akan dibiayai atau bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Jurnal Kas untuk mencatat penyesuaian Allotment Belanja di DIPA Revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Allotment Belanja ....	Xxx		Piutang dari KUN	xxx
			Allotment Belanja ….		Xxx

1. 2.Jurnal standar realisasi hibah langsung
   1. a.Realisasi hibah langsung dalam bentuk uang

#Penerimaan kas dari pemberi hibah

Saat penerimaan kas dari pemberi hibah, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	xxx		Belum dijurnal
Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan		xxx

# BAST atau Resume tagihan belanja

Saat penerimaan barang (persediaan/aset tetap/aset lainnya) dari penyedia barang atau pengajuan SP2HL atas belanja-belanja yang dilakukan, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Persediaan Belum Diregister/Aset Tetap Belum Diregister/Aset Lainnya/Beban ….	xxx		Belum dijurnal
Belanja Masih Harus Dibayar		xxx

#Pengesahan Penerimaan Hibah

Saat pengesahan/penerbitan SPHL, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan	xxx		Kas Lainnya di K/L dari Hibah	xxx
Pengesahan Hibah		xxx	Pengesahan Hibah		Xxx

#Pengesahan Belanja yang Dibiayai dari Hibah Langsung dalam Bentuk Uang

Saat pengesahan/penerbitan SPHL, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Belanja Masih Harus Dibayar	xxx		Persediaan Belum Diregister/Aset Tetap Belum Diregister/Aset Lainnya/Beban ….	xxx
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		xxx	Kas Lainnya di K/L dari Hibah		Xxx

Selain itu, Satker juga mencatat Jurnal Kas untuk pelaporan realisasi belanja pada LRA sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Belanja ….	xxx		Belanja ….	xxx
Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx	Piutang dari KUN		Xxx

#Pencatatan Persediaan/Aset Tetap Definitif.

Saat persediaan/aset tetap yang diregister menjadi aset definitif, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Persediaan/Aset Tetap	xxx		Persediaan/Aset Tetap	xxx
Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister		xxx	Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister		Xxx

1. b.Realisasi hibah langsung dalam bentuk barang/jasa

#Pencatatan persediaan/aset tetap/aset lainnya dari hibah berbentuk barang

Saat menerima barang dari pemberi hibah berdasarkan BAST, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister/Aset Lainnya	xxx		Belum dijurnal
Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan		xxx

# Pencatatan jasa dari hibah berbentuk jasa

Saat menerima jasa dari pemberi hibah, Satker tidak melakukan pencatatan jurnal.

#Resume tagihan

Saat mengajukan pengesahan hibah jasa ke Kuasa BUN, berdasarkan MPHL-BJS Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Beban Jasa	xxx		Belum dijurnal
Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan		xxx

#Pengesahan atas hibah langsung bentuk barang/jasa

Saat menerima pengesahan dari Kuasa BUN, berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS Satker mencatat dalam Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan	xxx		Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister/Aset Lainnya/Beban Jasa	xxx
Pengesahan Hibah		Xxx	Pengesahan Hibah		Xxx

#Pencatatan Persediaan/Aset Tetap Definitif.

Saat persediaan/aset tetap yang diregister menjadi aset definitif, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Persediaan/Aset Tetap	xxx		Persediaan/Aset Tetap	xxx
Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister		xxx	Persediaan/Aset Tetap Belum Diregister		Xxx

1. 3.Jurnal standar pengembalian hibah
   1. a.Pengembalian hibah langsung dalam bentuk uang tahun anggaran berjalan

#Penyetoran sisa hibah dalam bentuk uang ke rekening Kas Negara

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pengembalian Hibah yang Belum Disahkan	xxx		Belum dijurnal
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		Xxx

#Pengurangan penerimaan hibah dalam bentuk uang

Saat menerima pengesahan pengembalian hibah dalam bentuk SP3HL dari KPPN, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pengembalian Hibah	xxx		Pengembalian Hibah	xxx
Pengembalian Hibah yang Belum Disahkan		Xxx	Kas Lainnya di K/L dari Hibah		xxx

1. b.Pengembalian hibah langsung dalam bentuk uang tahun anggaran yang lalu

#Penyetoran sisa hibah dalam bentuk uang ke rekening Kas Negara

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pengembalian Hibah yang Belum Disahkan	xxx		Belum dijurnal
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		Xxx

#Pengurangan penerimaan hibah dalam bentuk uang

Saat menerima pengesahan pengembalian hibah dalam bentuk SP3HL dari KPPN, Satker mencatat Jurnal Akrual sebagai berikut:

Menurut SAKTI			Menurut SAIBA
Deskripsi	D	K	Deskripsi	D	K
Pengembalian Hibah	xxx		Pengembalian Hibah	xxx
Pengembalian Hibah yang Belum Disahkan		Xxx	Kas Lainnya di K/L dari Hibah		xxx

Kesimpulan

Jurnal standar terkait hibah langsung dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ditetapkan agar dapat menjadi pedoman bagi Satker di K/L dalam memperlakukan setiap transaksi-transaksi yang berhubungan dengan hibah langsung yang diterimanya. Hibah langsung yang diterima Satker di K/L dapat berbentuk uang, barang (persediaan/aset tetap/aset lainnya), dan/atau jasa. Masing-masing mempunyai perlakuan akuntansi yang berbeda pada setiap tahap penganggaran, realisasi penerimaan/belanja, maupun saat pengesahan hibah. Jurnal standar untuk hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 akan diterapkan ketika pemerintah telah menggunakan aplikasi SAKTI. Sebelum aplikasi SAKTI dapat digunakan, pemerintah menggunakan aplikasi SAIBA. Dengan demikian, jurnal standar untuk hibah langsungpun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah